Hari ini aku membaca berita tentang seorang pria yang menyembunyikan fakta bahwa dirinya sudah menikah dan berpacaran dengan seorang wanita selama lima tahun.

Aku juga membacanya. Wanita itu selalu mengira pria tersebut masih lajang. Setelah mengetahui kenyataannya pun, dia tetap percaya karena pria itu terus mengatakan bahwa ia akan bercerai.

Berita itu juga menyebutkan bahwa wanita tersebut hamil dua kali dan akhirnya menjalani aborsi pada kedua kehamilan itu. Dalam salah satu kasus, pria itu bahkan menandatangani dokumen sebagai suaminya.

Setelah mereka berpisah, istri pria itu menggugat wanita tersebut dan menuntut pengembalian lebih dari 360.000 yuan yang termasuk harta bersama suami istri. Pengadilan menilai bahwa pria itu tidak berhak memberikan harta bersama kepada orang lain tanpa persetujuan, sehingga mengabulkan tuntutan istrinya.

Lalu bagaimana dengan perjanjian kompensasi yang pernah mereka tanda tangani? Bukankah di situ disepakati pembayaran sebesar 100.000 yuan?

Pengadilan menilai bahwa perjanjian itu dibuat berdasarkan hubungan di luar nikah yang tidak patut dan bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah.

Sekarang wanita itu juga berniat meminta pertanggungjawaban atas dugaan bigami dan menyerahkan bukti lain, benar begitu?

Benar, tetapi apakah perbuatannya termasuk bigami masih bergantung pada kecukupan bukti. Instansi terkait juga menyatakan bahwa selain persoalan perilaku pribadi, dugaan pelanggaran disiplin atau hukum lainnya akan terus diselidiki.

Kasus ini membuatku merasa bahwa baik dalam berpacaran maupun pernikahan, orang harus saling jujur. Menipu orang lain tidak hanya melukai perasaan, tetapi pada akhirnya juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.